Selasa, Maret 15, 2011
Tim Media
Tampilkan postingan dengan label Parlementaria. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Parlementaria. Tampilkan semua postingan
15 Maret 2011
PKS Janji Tindak Kadernya yang Bermasalah
01 Maret 2011
Menteri Tifatul: Mati Saja Saya Siap
Menurut Tifatul, perombakan (reshuffle) kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Selama ini Tifatul mengaku hanya menganggap posisi menteri sebagai amanah. "Saat ditunjuk pun, saya ucapkan inna lillahi wainna ilaihi rajiun."
Tifatul menanggapi desakan sejumlah politikus Partai Demokrat agar Presiden Yudhoyono segera merombak kabinet dan mengevaluasi koalisi partai pendukung pemerintah. Desakan tersebut menguat setelah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar berselisih dengan Partai Demokrat soal usul pembentukan Panitia Khusus Angket Perpajakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurut Tifatul, politikus Demokrat boleh-boleh saja melontarkan usul perombakan kabinet. "Silakan sajalah. Itu hak mereka." Namun keputusan ada atau tidak adanya reshuffle bukan di tangan partai. Karena itu, Demokrat mestinya menyampaikan langsung usul itu kepada Presiden Yudhoyono. "Kami akan lihat apa keputusan Presiden," ujar Tifatul, yang juga bekas Presiden PKS.
Di gedung DPR, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan Yudhoyono justru harus mengevaluasi peran para politikus Demokrat di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. Menurut dia, Demokrat tak bisa mengelola koalisi karena selalu menempatkan diri di atas partai koalisi lainnya. Akibatnya, kata Mahfudz, "Koalisi ribut terus."
Kalaupun PKS dikeluarkan dari koalisi, menurut Mahfudz, tidak ada jaminan bahwa koalisi tak akan ribut lagi. "Mau dikurangi atau apa, tidak ada jaminan." Dorongan Demokrat agar Presiden mencopot menteri asal PKS juga tak akan menyelesaikan masalah. "Memang Demokrat punya kader buat ganti?" ujar Mahfudz menyindir.
Anak Kader PKS Harus S2
MAKASSAR -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap 2019 mendatang mereka sudah menjadi pemenang pemilu. Targetnya, PKS saat itu sudah menghandle pemerintahan. Saat itu, mereka tidak lagi dikritik lantaran dianggap tak patuh pada koalisi.
Impian ini mulai digodok PKS. Salah satunya dengan mempersiapkan kader andal. Caranya, sejak awal memberikan perhatian ekstra terhadap anak-anak kader yang ada saat ini dan akan memiliki hak suara di pemilu 2019.
"Seluruh struktur agar meningkatkan perhatian ke anak-anak kader PKS. Siapkan program khusus, dan petugas khusus sampai di kecamatan. Jika ada struktur yang tidak memiliki perhatian kepada anak kader, laporkan ke DPP," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq di arena Mukernas, Sabtu malam, 26 Februari.
Menurut Luthfi, PKS harus bisa mempercepat proses pematangan anak kader. Makanya setiap acara ke partaian yang terbuka, anak kader yang sudah dewasa dilibatkan.
Ia juga menggaris bawahi pentingnya pendidikan anak-anak kader. "Segala hal yang terkait pembiayaan pembinaan anak kader harus dijadikan skala prioritas. Target PKS untuk anak-anak kader, jangan ada yang berpendidikan kurang dari S2," katanya.
PKS juga punya bekal besar untuk masa depan. Selain soliditas struktural dan personal, keunggulan PKS adalah soliditas keluarga dan soliditas rumah tangga.
"Ini jarang diungkap. Kalau partai lain satu keluarga beda partai, kita suami, istri, sopir, hingga besan PKS juga. Ini soliditas keluarga yang sangat strategis," katanya.
Modal ini menurutnya membuat pengurus dan kader PKS yang berjuang kini bisa lebih bersantai kelak. Sebab tanggung jawab langsung bisa diambil alih anak-anak mereka. "2019 nanti rasanya bapak-bapak pengurus tidak perlu kampanye. Saat itu sudah ditake over anak-anak. Kita cukup menghandle yang berskala nasional atau internasional. Saat itu minimal yang bisa dicapai 25 persen suara," katanya.
Untuk menyempurnakan program jangka panjang, Sekjen PKS, Anis Matta membeberkan mereka juga menyiapkan berbagai program dalam bidang ekonomi. Salah satunya pendirian satu juta UMKM. "Kita akan beri modal mulai dari Rp5 juta ke atas," kata Anis. (amr)
Impian ini mulai digodok PKS. Salah satunya dengan mempersiapkan kader andal. Caranya, sejak awal memberikan perhatian ekstra terhadap anak-anak kader yang ada saat ini dan akan memiliki hak suara di pemilu 2019.
"Seluruh struktur agar meningkatkan perhatian ke anak-anak kader PKS. Siapkan program khusus, dan petugas khusus sampai di kecamatan. Jika ada struktur yang tidak memiliki perhatian kepada anak kader, laporkan ke DPP," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq di arena Mukernas, Sabtu malam, 26 Februari.
Menurut Luthfi, PKS harus bisa mempercepat proses pematangan anak kader. Makanya setiap acara ke partaian yang terbuka, anak kader yang sudah dewasa dilibatkan.
Ia juga menggaris bawahi pentingnya pendidikan anak-anak kader. "Segala hal yang terkait pembiayaan pembinaan anak kader harus dijadikan skala prioritas. Target PKS untuk anak-anak kader, jangan ada yang berpendidikan kurang dari S2," katanya.
PKS juga punya bekal besar untuk masa depan. Selain soliditas struktural dan personal, keunggulan PKS adalah soliditas keluarga dan soliditas rumah tangga.
"Ini jarang diungkap. Kalau partai lain satu keluarga beda partai, kita suami, istri, sopir, hingga besan PKS juga. Ini soliditas keluarga yang sangat strategis," katanya.
Modal ini menurutnya membuat pengurus dan kader PKS yang berjuang kini bisa lebih bersantai kelak. Sebab tanggung jawab langsung bisa diambil alih anak-anak mereka. "2019 nanti rasanya bapak-bapak pengurus tidak perlu kampanye. Saat itu sudah ditake over anak-anak. Kita cukup menghandle yang berskala nasional atau internasional. Saat itu minimal yang bisa dicapai 25 persen suara," katanya.
Untuk menyempurnakan program jangka panjang, Sekjen PKS, Anis Matta membeberkan mereka juga menyiapkan berbagai program dalam bidang ekonomi. Salah satunya pendirian satu juta UMKM. "Kita akan beri modal mulai dari Rp5 juta ke atas," kata Anis. (amr)
27 Februari 2011
PKS Yakin Tiga Besar
YOGYAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq optimistis partainya akan menduduki tiga besar dalam Pemilu 2014. Dia tidak peduli dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2010 yang menunjukkan kemerosotan pendukung PKS.
”Survei itu dilakukan sebelum kami turun gelanggang. Sekarang kami sudah menyiapkan rencana strategi hingga 2015. Selain itu selesainya konsolidasi kepengurusan baru dari tingkat pusat hingga ke kota membuat kami menjadi partai pertama yang siap diverifisikasi untuk Pemilu 2014,” ujar Luthfi saat penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Hotel Sheraton Yogyakarta, Sabtu (26/2).
Selain memperkuat pengaderan dari pengurus pusat hingga daerah, Luthfi menyatakan soliditas pengaderan keluarga menjadi program yang harus dimaksimalkan untuk meraih suara PKS.
”Saat ini ketua dewan syuro menargetkan minimal 25%, tetapi jika pengaderan di tingkat keluarga dengan asumsi lima orang anggota bisa masuk PKS, kekuatan kita bisa mencapai 50% lebih. Ini target kami 2019, sehingga nanti tidak perlu pusing dengan koalisi seperti sekarang ini,” tuturnya.
Meski optimistis bisa mewujudkan target Pemilu 2014, Luthfi menyatakan bahwa partainya belum memilih figur calon presiden yang akan diusung. ”Soal calon nanti saja. Kalau dari sekarang disiapkan malah masuk angin nanti,” katanya. (H50,K4-43)
”Survei itu dilakukan sebelum kami turun gelanggang. Sekarang kami sudah menyiapkan rencana strategi hingga 2015. Selain itu selesainya konsolidasi kepengurusan baru dari tingkat pusat hingga ke kota membuat kami menjadi partai pertama yang siap diverifisikasi untuk Pemilu 2014,” ujar Luthfi saat penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Hotel Sheraton Yogyakarta, Sabtu (26/2).
Selain memperkuat pengaderan dari pengurus pusat hingga daerah, Luthfi menyatakan soliditas pengaderan keluarga menjadi program yang harus dimaksimalkan untuk meraih suara PKS.
”Saat ini ketua dewan syuro menargetkan minimal 25%, tetapi jika pengaderan di tingkat keluarga dengan asumsi lima orang anggota bisa masuk PKS, kekuatan kita bisa mencapai 50% lebih. Ini target kami 2019, sehingga nanti tidak perlu pusing dengan koalisi seperti sekarang ini,” tuturnya.
Meski optimistis bisa mewujudkan target Pemilu 2014, Luthfi menyatakan bahwa partainya belum memilih figur calon presiden yang akan diusung. ”Soal calon nanti saja. Kalau dari sekarang disiapkan malah masuk angin nanti,” katanya. (H50,K4-43)
23 Februari 2011
Hidayat Nur Wahid: Aneh kalau SBY Copot Kader PKS karena Hak Angket
RMOL. Selain menteri asal Golkar, manteri PKS pun terancam disingkirkan Presiden SBY dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II karena mendukung penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus perpajakan.
Namun, mantan Presiden PKS yang kini menjadi anggota Komisi I DPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) tak percaya Presiden SBY akan mencopot kadernya hanya karena mendukung hak DPR tersebut. Menurutnya, aneh kalau SBY me-reshuffle KIB II hanya karena perbedaan dalam menyikapi hak angket.
"Kan jadi aneh kalau Golkar atau PKS dikeluarkan dari KIB II (karena hak angket)," kata mantan Ketua MPR ini kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (22/2).
Hidayat mengaku sulit mencerna bila ada yang mengusulkan Presiden SBY mencopot menteri-menteri PKS dan mengganti dari PDI Perjuangan atau partai lainnya. Meski demikian, ia berpendapat, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.
Di KIB II ada empat kader PKS. Suswono sebagai Menteri Pertanian; Salim Assegaf Al’jufrie menduduki kursi Menteri Sosial; Tifatul Sembiring menjabat sebagai Menteri Komunikasi & Informasi; dan Suharna Surapranata yang dipercaya sebagai Menneg Riset dan Teknologi. [zul]
Namun, mantan Presiden PKS yang kini menjadi anggota Komisi I DPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) tak percaya Presiden SBY akan mencopot kadernya hanya karena mendukung hak DPR tersebut. Menurutnya, aneh kalau SBY me-reshuffle KIB II hanya karena perbedaan dalam menyikapi hak angket.
"Kan jadi aneh kalau Golkar atau PKS dikeluarkan dari KIB II (karena hak angket)," kata mantan Ketua MPR ini kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (22/2).
Hidayat mengaku sulit mencerna bila ada yang mengusulkan Presiden SBY mencopot menteri-menteri PKS dan mengganti dari PDI Perjuangan atau partai lainnya. Meski demikian, ia berpendapat, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.
Di KIB II ada empat kader PKS. Suswono sebagai Menteri Pertanian; Salim Assegaf Al’jufrie menduduki kursi Menteri Sosial; Tifatul Sembiring menjabat sebagai Menteri Komunikasi & Informasi; dan Suharna Surapranata yang dipercaya sebagai Menneg Riset dan Teknologi. [zul]
PKS Tak Khawatir Kena Reshuffle
PKS, yang juga salah satu partai koalisi pemerintah, tak sejalan dengan Demokrat.
VIVAnews - DPR melalui sidang paripurna memutuskan menolak Hak Angket Mafia Pajak. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hasil akhir ini tidak menjadi masalah.
"Saya kira pada akhirya itu memang menjadi pilihan individu. Bagi kami itu pertanggungjawaban pada publik," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta usai sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa 22 Februari 2011.
Menurut Anis, PKS akan tetap mendorong pembongkaran mafia pajak di DPR. Ada berbagai cara, seperti misalnya melalui panitia kerja di komisi-.
"Kami akan tetap dorong mafia pajak ini diselesaikan lewat Panja-panja itu," ujar Anis yang juga Wakil Ketua DPR ini.
PKS, yang juga salah satu partai koalisi pemerintah, tidak sejalan dengan Demokrat. Sementara, Sekretaris koalisi Sekretariat Gabungan Syarief Hasan turut hadir di DPR di menit-menit terakhir.
Apakah kehadiran Syarief Hasan menandakan evaluasi? Apakah akan ada perombakan atau reshuffle kabinet. "Kami tidak khawatir dengan itu. Sebab ini proses demokrasi," ujar Anis.
Seperti diketahui, dari 530 anggota DPR yang hadir, sebanyak 264 menerima usulan Hak Angket Pajak. Sementara, sebanyak 266 orang menolak Hak Angket Pajak.
Berikut posisi terakhir dukungan Angket Pajak:
1. Demokrat: Jumlah 145 orang, semua menolak
2. Golkar: Jumlah 106 orang, semua menerima
3. PDIP: Jumlah 84, semua menerima
4. PKS: Jumlah 56 orang, semua menerima
5. PAN: Jumlah 43 orang, semua menolak
6. PPP: Jumlah 26 orang, semua menolak
7. PKB: Jumlah 28 orang, 26 menolak, 2 menerima
8. Gerindra: Jumlah 26 orang, semua menolak
9. Hanura: Jumlah 16 orang, semua menerima
VIVAnews - DPR melalui sidang paripurna memutuskan menolak Hak Angket Mafia Pajak. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hasil akhir ini tidak menjadi masalah.
"Saya kira pada akhirya itu memang menjadi pilihan individu. Bagi kami itu pertanggungjawaban pada publik," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta usai sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa 22 Februari 2011.
Menurut Anis, PKS akan tetap mendorong pembongkaran mafia pajak di DPR. Ada berbagai cara, seperti misalnya melalui panitia kerja di komisi-.
"Kami akan tetap dorong mafia pajak ini diselesaikan lewat Panja-panja itu," ujar Anis yang juga Wakil Ketua DPR ini.
PKS, yang juga salah satu partai koalisi pemerintah, tidak sejalan dengan Demokrat. Sementara, Sekretaris koalisi Sekretariat Gabungan Syarief Hasan turut hadir di DPR di menit-menit terakhir.
Apakah kehadiran Syarief Hasan menandakan evaluasi? Apakah akan ada perombakan atau reshuffle kabinet. "Kami tidak khawatir dengan itu. Sebab ini proses demokrasi," ujar Anis.
Seperti diketahui, dari 530 anggota DPR yang hadir, sebanyak 264 menerima usulan Hak Angket Pajak. Sementara, sebanyak 266 orang menolak Hak Angket Pajak.
Berikut posisi terakhir dukungan Angket Pajak:
1. Demokrat: Jumlah 145 orang, semua menolak
2. Golkar: Jumlah 106 orang, semua menerima
3. PDIP: Jumlah 84, semua menerima
4. PKS: Jumlah 56 orang, semua menerima
5. PAN: Jumlah 43 orang, semua menolak
6. PPP: Jumlah 26 orang, semua menolak
7. PKB: Jumlah 28 orang, 26 menolak, 2 menerima
8. Gerindra: Jumlah 26 orang, semua menolak
9. Hanura: Jumlah 16 orang, semua menerima
22 Februari 2011
Setgab Berkehendak, Hak Angket Pajak Jalan Terus
JAKARTA--MICOM: Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera tetap menginginkan hak angket pajak walau rapat Setgab sudah digelar. Terkait ini, Demokrat berharap dinamika yang ada bisa diperkecil dengan intensnya komunikasi di antara partai koalisi.
Hal ini disampaikan Sekretaris Setgab Syarif Hassan kepada wartawan di sela-sela rapat partai koalisi di Jakarta, Rabu (16/2).
"Tentu kami harapkan ada satu kesatuan suara. Sekalipun ada dinamika, kami hargai suara itu, tapi secara substansi itu terlalu jauh. Masih terlalu dini. Hak angket itu untuk menilai kebijakan pemerintah, sementara ini sudah ditangani aparat," kata Syarif.
Rapat yang dipimpin Syarif Hassan ini dihadiri lengkap oleh enam partai koalisi. Partai Golkar diwakili oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua FPG Setya Novanto. Partai Kebangkitan Bangsa diwakili oleh Ketua FPKB Marwan Jafar. Partai Keadilan Sejahtera diwakili anggota Komisi III DPR Abu Bakar Al Habsyi dan anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Muharram.
Partai Amanat Nasional diwakili oleh Ketua FPAN Tjatur Sapto Edy dan Sekretaris FPAN Viva Yoga Mauladi. Partai Demokrat diwakili Ketua FPD Jafar Hafsah dan Sekretaris FPD Saan Mustofa. Partai Persatuan Pembangunan diwakili oleh Ketua FPPP Hazrul Azwar dan Sekretaris FPPP Romahurmuzy.
"Semangatnya adalah pemberantasan mafia pajak kami dukung penuh, tapi dengan cara mengajukan pengajuan hak angket, kami nilai belum tepat. Kami lihat Komisi III sedang melakukan itu. Panja pajak sedang bekerja," sambung Syarif.
Ia menegaskan bahwa pengajuan hak angket terlalu dini karena Komisi III DPR belum bekerja. Ia memandang tahapan ini perlu dilalui sebagai landasan bukti bahwa pemerintah memang telah melenceng dari UU. Jika panja mafia pajak menemukan itu, barulah DPR bisa melangkah ke arah pengajuan angket.
"Komisi III masih bekerja, hasilnya disandingkan dengan Komisi XI. Kalau ada bukti kebijakan pemerintah keluar dari aturan UU, baru melangkah ke angket. Setgab punya pandangan yang sama," cetusnya.
Ia mengakui jika dinamika itu masih ada dan diharapkan mengecil seiring dengan komunikasi yang dijalin. Jika perbedaan itu tetap ada, ia menyerahkan sepenuhnya pada SBY untuk menetapkan sanksi yang tepat jika dianggap langkah itu mengganggu kinerja pemerintah. (Din/OL-11)
Hal ini disampaikan Sekretaris Setgab Syarif Hassan kepada wartawan di sela-sela rapat partai koalisi di Jakarta, Rabu (16/2).
"Tentu kami harapkan ada satu kesatuan suara. Sekalipun ada dinamika, kami hargai suara itu, tapi secara substansi itu terlalu jauh. Masih terlalu dini. Hak angket itu untuk menilai kebijakan pemerintah, sementara ini sudah ditangani aparat," kata Syarif.
Rapat yang dipimpin Syarif Hassan ini dihadiri lengkap oleh enam partai koalisi. Partai Golkar diwakili oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua FPG Setya Novanto. Partai Kebangkitan Bangsa diwakili oleh Ketua FPKB Marwan Jafar. Partai Keadilan Sejahtera diwakili anggota Komisi III DPR Abu Bakar Al Habsyi dan anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Muharram.
Partai Amanat Nasional diwakili oleh Ketua FPAN Tjatur Sapto Edy dan Sekretaris FPAN Viva Yoga Mauladi. Partai Demokrat diwakili Ketua FPD Jafar Hafsah dan Sekretaris FPD Saan Mustofa. Partai Persatuan Pembangunan diwakili oleh Ketua FPPP Hazrul Azwar dan Sekretaris FPPP Romahurmuzy.
"Semangatnya adalah pemberantasan mafia pajak kami dukung penuh, tapi dengan cara mengajukan pengajuan hak angket, kami nilai belum tepat. Kami lihat Komisi III sedang melakukan itu. Panja pajak sedang bekerja," sambung Syarif.
Ia menegaskan bahwa pengajuan hak angket terlalu dini karena Komisi III DPR belum bekerja. Ia memandang tahapan ini perlu dilalui sebagai landasan bukti bahwa pemerintah memang telah melenceng dari UU. Jika panja mafia pajak menemukan itu, barulah DPR bisa melangkah ke arah pengajuan angket.
"Komisi III masih bekerja, hasilnya disandingkan dengan Komisi XI. Kalau ada bukti kebijakan pemerintah keluar dari aturan UU, baru melangkah ke angket. Setgab punya pandangan yang sama," cetusnya.
Ia mengakui jika dinamika itu masih ada dan diharapkan mengecil seiring dengan komunikasi yang dijalin. Jika perbedaan itu tetap ada, ia menyerahkan sepenuhnya pada SBY untuk menetapkan sanksi yang tepat jika dianggap langkah itu mengganggu kinerja pemerintah. (Din/OL-11)
UU BUMN akan direvisi
REVISI UNDANG-UNDANG
UU BUMN akan direvisi
JAKARTA. Anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Muharam mengungkapkan sebagian anggota komisinya tengah membahas mengenai usulan mengamandemen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu sorotan dalam amandemen itu tentang bagaimana meningkatkan akuntabilitas BUMN.
Ecky menjelaskan, Komisi VI DPR ingin ada peran pengawasan publik terhadap BUMN, peran manajemen dan kepemilikan saham di perusahaan BUMN. "Intinya bagaimana meningkatkan akuntabilitas BUMN," ujar anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Cuma, Ecky mengatakan, pembahasan amandemen UU BUMN ini belum bisa intensif. Sebab, Komisi VI DPR tengah membahas RUU Koperasi, RUU Lembaga Keuangan Mikro, dan RUU Perdagangan. "Tapi nanti kami lihat siapa yang duluan mengajukan, pemerintah atau DPR," kata Ecky.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Restrukrisasi dan Perencanaan Kementrian BUMN Djiwanti mengungkapkan pemerintah juga tengah menggodok revisi UU BUMN itu. "Dari dalam kementerian sudah dilakukan review oleh tim khusus. Termasuk dalam pembahasan internal ini adalah soal privatisasi," ujar Djiwanti.
Namun, Djiawanti enggan memaparkan lebih lanjut poin privatisasi yang dimaksud. Yang jelas, tim internal BUMN tersebut akan bekerja selama setahun ini agar dapat merampungkan revisi UU BUMN.
UU BUMN akan direvisi
JAKARTA. Anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Muharam mengungkapkan sebagian anggota komisinya tengah membahas mengenai usulan mengamandemen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu sorotan dalam amandemen itu tentang bagaimana meningkatkan akuntabilitas BUMN.
Ecky menjelaskan, Komisi VI DPR ingin ada peran pengawasan publik terhadap BUMN, peran manajemen dan kepemilikan saham di perusahaan BUMN. "Intinya bagaimana meningkatkan akuntabilitas BUMN," ujar anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Cuma, Ecky mengatakan, pembahasan amandemen UU BUMN ini belum bisa intensif. Sebab, Komisi VI DPR tengah membahas RUU Koperasi, RUU Lembaga Keuangan Mikro, dan RUU Perdagangan. "Tapi nanti kami lihat siapa yang duluan mengajukan, pemerintah atau DPR," kata Ecky.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Restrukrisasi dan Perencanaan Kementrian BUMN Djiwanti mengungkapkan pemerintah juga tengah menggodok revisi UU BUMN itu. "Dari dalam kementerian sudah dilakukan review oleh tim khusus. Termasuk dalam pembahasan internal ini adalah soal privatisasi," ujar Djiwanti.
Namun, Djiawanti enggan memaparkan lebih lanjut poin privatisasi yang dimaksud. Yang jelas, tim internal BUMN tersebut akan bekerja selama setahun ini agar dapat merampungkan revisi UU BUMN.
