Kamis, Maret 03, 2011
Tim Media
Gubernur Jabar berencana menganggarkan dana dari APBD sebesar Rp 1 miliar untuk membebaskan salah seorang TKI asal Subang, Darsem dari ancaman hukuman pancung oleh pemerintah Arab Saudi.
"Ya nanti akan kita bantu, mudah-mudahan bisa mencapai Rp 1 miliar. Anggarannya dari APBD Jabar. Namun hal ini harus konsultasikan dulu ke bagian keuangan. Kalau diperlukan kita juga akan memaksa para PNS di lingkungan pemprov untuk urunan guna membantu Darsem agar terbebas dari hukum pancung di Arab Saudi," jelas Heryawan di sela-sela launching Forum BUMD di Hotel Horison, Jln. Pelajar Pejuang Bandung, Rabu (2/3).
Menurutnya, ia berencana membantu Darsem karena warga Kab. Subang itu merupakan warga Jabar. Selain itu juga atas nama kemanusian demi mengangkat dan menghormati harkat dan martabat bangsa. Ia menambahkan, untuk teknis pemberian bantuan pihaknya masih harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. "Nanti akan kita lihat teknisnya. Kalau memang harus lewat Menteri Luar Negeri ya lewat Menlu," ujarnya.
Berdasarkan informasi deadline untuk menebus hukuman pancung ini 6 bulan. Dengan begitu, pihaknya masih leluasa untuk mengumpulkan bantuan bagi Darsem. Termasuk dari PNS di lingkungan Pemprov Jabar. "Pejabat eselon II dan III gajinya cukup besar ya akan kita mintalah, bukan diimbau lagi, tapi harus dipaksa, demi kemanusian," jelasnya.
Pengadilan di Riyadh sebelumnya menvonis Darsem dengan hukuman pancung. Pihak Kedutaan Besar RI pun sudah berupaya membebaskan Darsem melalui upaya damai pada keluarga korban. Pihak keluarga korban lalu bersedia berdamai dengan kompensasi senilai Rp 4,6 miliar.
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara menambahkan pihaknya setuju jika pemprov menganggarkan bantuan untuk Darsem. Tentunya, anggaran tersebut harus dibicarakan dulu dengan DPRD Jabar. "Secara pribadi saya akan memberi bantuan. Namun untuk urunan seluruh anggota DPRD nanti akan kita bicarakan dulu," ujar Irfan.
Posted in: Jawa Barat
0 komentar:
Posting Komentar