Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta instansi pemerintah yang berhubungan dengan layanan publik harus siap memberikan data dan informasi secara transparan kepada masyarakat. Badan atau instansi pemerintah diminta tak perlu takut di era keterbukaan informasi saat ini.
"Hak mengakses informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Keterbukaan informasi ini dalam rangka kebaikan semua. Kalau kita diminta informasi, lalu tak ada penyimpangan, kenapa harus menghindar," ujar Heryawan saat memberikan sambutannya dalam upacara pelantikan anggota KID Jabar masa jabatan 2011-2015 di Hotel Lingga, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung
, Jumat (29/4/2011).
Heryawan menjelaskan, KID Jabar bertugas menjadi jembatan komunikasi bila tejadi sengketa informasi antara masyarakat dan instansi pemerintah. Selain itu, hadirnya KID ini diharapkan informasi semakin trasparan.
"Adanya KID ini nantinya untuk melakukan klarifikasi dan mediasi ketika ada pertanyaan kedua belah pihak yang belum terjawab, baik masyarakat dan lembaga publik," ujar Heryawan.
Heryawan menegaskan, tidak semua badan dan instansi pemerintah dapat diakses oleh publik. Menurut dia, pemerintah berhak menolak memberikan data.
"Data yang tidak bisa disampaikan itu antara lain jika membahayakan negara, informasi perlindungan usaha, berkaitan dengan hak pribadi, dan rahasia jabatan," papar Heryawan.
0 komentar:
Posting Komentar