Setgab Berkehendak, Hak Angket Pajak Jalan Terus

JAKARTA--MICOM: Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera tetap menginginkan hak angket pajak walau rapat Setgab sudah digelar. Terkait ini, Demokrat berharap dinamika yang ada bisa diperkecil dengan intensnya komunikasi di antara partai koalisi.

Hal ini disampaikan Sekretaris Setgab Syarif Hassan kepada wartawan di sela-sela rapat partai koalisi di Jakarta, Rabu (16/2).

"Tentu kami harapkan ada satu kesatuan suara. Sekalipun ada dinamika, kami hargai suara itu, tapi secara substansi itu terlalu jauh. Masih terlalu dini. Hak angket itu untuk menilai kebijakan pemerintah, sementara ini sudah ditangani aparat," kata Syarif.

Rapat yang dipimpin Syarif Hassan ini dihadiri lengkap oleh enam partai koalisi. Partai Golkar diwakili oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua FPG Setya Novanto. Partai Kebangkitan Bangsa diwakili oleh Ketua FPKB Marwan Jafar. Partai Keadilan Sejahtera diwakili anggota Komisi III DPR Abu Bakar Al Habsyi dan anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Muharram.

Partai Amanat Nasional diwakili oleh Ketua FPAN Tjatur Sapto Edy dan Sekretaris FPAN Viva Yoga Mauladi. Partai Demokrat diwakili Ketua FPD Jafar Hafsah dan Sekretaris FPD Saan Mustofa. Partai Persatuan Pembangunan diwakili oleh Ketua FPPP Hazrul Azwar dan Sekretaris FPPP Romahurmuzy.

"Semangatnya adalah pemberantasan mafia pajak kami dukung penuh, tapi dengan cara mengajukan pengajuan hak angket, kami nilai belum tepat. Kami lihat Komisi III sedang melakukan itu. Panja pajak sedang bekerja," sambung Syarif.

Ia menegaskan bahwa pengajuan hak angket terlalu dini karena Komisi III DPR belum bekerja. Ia memandang tahapan ini perlu dilalui sebagai landasan bukti bahwa pemerintah memang telah melenceng dari UU. Jika panja mafia pajak menemukan itu, barulah DPR bisa melangkah ke arah pengajuan angket.

"Komisi III masih bekerja, hasilnya disandingkan dengan Komisi XI. Kalau ada bukti kebijakan pemerintah keluar dari aturan UU, baru melangkah ke angket. Setgab punya pandangan yang sama," cetusnya.

Ia mengakui jika dinamika itu masih ada dan diharapkan mengecil seiring dengan komunikasi yang dijalin. Jika perbedaan itu tetap ada, ia menyerahkan sepenuhnya pada SBY untuk menetapkan sanksi yang tepat jika dianggap langkah itu mengganggu kinerja pemerintah. (Din/OL-11)

Posted in: Parlementaria